Didirikan oleh R. Subekti, Advoku berawal dari perusahan rintisan/pemula yang gigih membangun model digitalisasi kantor hukum di antara banyak kantor/firma hukum yang sudah mapan di Yogyakarta. Dua tahun pertama kami ditandai dengan pertumbuhan basis klien yang stabil seiring upaya kami untuk memantapkan diri sebagai penghubung kantor hukum pilihan untuk permasalahan hukum klien-klien yang sangat kompleks. Keberpihakan mitra advokat kami untuk menangani sengketa perbankan, kredit bermasalah, perkara dengan rentenir, koperasi ilegal dimana kasus-kasus tersebut adalah kasus yang dianggap tidak pantas oleh kantor/firma hukum kelas kakap, memposisikan kami untuk akhirnya menjadi marketplace layanan jasa hukum pilihan untuk perkara kredit bermasalah, perkara perbankan, perkara perdata pertanahan sejak ada kasus covid-19 hingga hal tersebut membuka kotak pandora betapa banyaknya fraud/kecurangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Menjadi lokapasar kantor/firma hukum terbaik di Indonesia. Menyediakan akses jasa hukum yang profesional, terukur dan cepat bagi masyarakat.

Menggunakan teknologi untuk memudahkan proses pencarian jasa hukum. Mendekatkan interaksi antara masyarakat dan para advokat/profesional hukum. Menciptakan solusi untuk menghilangkan kesulitan dan kebingungan masyarakat dalam mengakses layanan jasa hukum. Menyediakan platform yang mudah, sederhana untuk masyarakat guna mendapatkan layanan jasa hukum.

Panduan Hukum Arsip

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN BATAS-BATASNYA

Jasa pendampingan dan konsultasi hukum yogyakarta

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH MELALUI FORUM MEDIASI PERBANKAN

Sektor Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (agent of development), karena bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK SELAKU KONSUMEN DI BIDANG PERBANKAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan

Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan?

RISALAH LELANG

Pasal 35 VR menyatakan bahwa setiap penjualan dimuka umum oleh juru lelang atau kuasanya, selama dalam penjualan, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri. Berita acara yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas biasa disebut dengan Risalah Lelang.

SURAT KUASA FIDUSIA DI BAWAH TANGAN

Dalam pembebanan jaminan fidusia, lazimnya yang dilakukan adalah langsung membuat akta Jaminan Fidusia-nya. Akta Jaminan Fidusia ini harus dibuat dalam bentuk akta notariil dan berbahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”).

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Fidusia yang tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia dalam tempo 60 hari dianggap tidak pernah ada dasarnya pasal 18 f.Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia; Untuk jelasnya mari kita baca artikel dibawah ini

Kategori: Panduan Hukum